Indonesia Berniat Menambah Pasukan Perdamaian


0

Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah pasukan untuk misi penjaga perdamaian PBB di luar negeri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan baru-baru ini dengan Jean-Pierre Lacroix, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Penjaga Perdamaian (PKO), di sela-sela Dewan Keamanan PBB. debat terbuka di New York. Sebagai penyumbang sepuluh besar pasukan penjaga perdamaian PBB, Indonesia telah berjanji untuk menurunkan 4.000 penjaga perdamaian pada akhir 2019. Bagian dari strateginya adalah mengirim lebih banyak wanita ke PKO PBB dan mengirim lebih banyak pasukan Helm Biru ke titik-titik nyala di Tengah Timur.

“Indonesia siap berkontribusi dalam pengiriman peacekeepers ke Yaman. Saya juga mendorong peningkatan jumlah perempuan peacekeepers untuk setiap misi,” kata Retno usai pertemuan Selasa dalam rekaman keterangan yang diterima, Kamis.

Dalam pertemuan tersebut, Lacroix menyampaikan penghargaannya atas peran aktif Indonesia dalam PKO, mencatat pengerahan batalion berkekuatan 850 orang baru-baru ini ke misi penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO). Diplomat Prancis tersebut secara aktif mengkampanyekan keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam pemeliharaan perdamaian. Negara-negara anggota PBB sepakat dalam pertemuan tingkat menteri pada tahun 2016 dan 2017 untuk meningkatkan jumlah wanita yang bertugas di militer, terutama dalam pemeliharaan perdamaian.

Jakarta berjanji untuk berkontribusi lebih banyak untuk tujuan tersebut, dengan Menteri Retno mengatakan dia akan mendorong perubahan kelembagaan. “Ke depan, Indonesia berharap ada penyesuaian kebijakan dan prosedur PBB untuk mendorong peningkatan peran perempuan dalam operasi penjaga perdamaian,” ujarnya, seraya juga menandakan Indonesia siap mengirimkan lebih dari 25 polisi perempuan di berbagai peacekeeping. misi. “[Porsi] perempuan dalam operasi penjaga perdamaian masih hanya sedikit di atas 3 persen, dan kami ingin meningkatkannya, jadi tentu ada beberapa tindakan yang perlu diambil. Misalnya, kebijakan bisa [kurang bias gender]. ”

Menurut angka PBB baru-baru ini, jumlah perempuan sekitar 12,3 persen dari semua pengamat militer dan perwira staf, naik dari hanya 7,8 persen tahun lalu. Pada November tahun lalu, Indonesia menduduki peringkat ketujuh dari 124 negara dalam hal Indonesian Missions kontribusi penjaga perdamaian, dengan 3.545 personel ditugaskan untuk 8 misi penjaga perdamaian PBB, di mana hanya 94 di antaranya adalah wanita.

Sebagai bagian dari janji Indonesia, menteri juga mengumumkan pada hari Selasa bahwa pemerintah akan mengirim unit polisi 140 personel ke misi penjaga perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) akhir tahun ini. Dia juga mendesak badan kerja sama internasional untuk mempertimbangkan codeployment dengan negara anggota dan penggunaan alutsista dari negara kontributor di PKO.

Penjaga perdamaian menjadi salah satu prioritas utama Indonesia dalam bertugas di Dewan Keamanan PBB selama dua tahun ke depan. Jakarta berencana mengangkat masalah peningkatan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pasukan penjaga perdamaian ketika Indonesia menjadi presiden DK PBB pada Mei 2019. Menteri mengatakan masalah ini dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk profesionalisme pasukan Indonesia.


Like it? Share with your friends!

0
Whals

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *